Bandung (beritajatim.id) – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap berjalan normal meskipun terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Namun, di balik kelancaran layanan pemerintahan tersebut, Farhan menaruh perhatian serius terhadap dampak yang dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usaha.
Pernyataan itu disampaikan Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (22/6/2026), menyusul terjadinya gangguan kelistrikan yang sempat memengaruhi sejumlah kawasan. Menurutnya, layanan pemerintahan tidak mengalami gangguan berarti karena Pemkot Bandung telah memiliki sistem cadangan daya atau power backup yang mampu menjaga operasional pelayanan publik tetap berjalan.
Farhan menjelaskan bahwa kesiapan sistem cadangan listrik menjadi faktor utama yang membuat berbagai layanan administrasi dan pemerintahan tetap dapat diakses masyarakat. Selain itu, efisiensi penggunaan energi yang diterapkan di lingkungan Pemkot Bandung turut membantu menjaga stabilitas operasional selama terjadi pemadaman.
Meski demikian, ia menilai kondisi berbeda dirasakan para pelaku UMKM yang sebagian besar belum memiliki sumber energi alternatif ketika pasokan listrik terganggu. Akibatnya, aktivitas produksi, pelayanan, hingga penyimpanan produk menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.
Farhan mengungkapkan bahwa salah satu sektor yang terdampak adalah usaha ikan hias. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah pelaku usaha mengalami kerugian akibat kematian ikan saat sistem pendukung seperti aerator dan pompa tidak dapat beroperasi karena listrik padam. Padahal, ikan hias memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dianggap kecil.
Selain usaha perikanan hias, sektor lain yang dinilai rentan terdampak adalah bengkel kendaraan, bengkel bubut, dan berbagai usaha berbasis produksi yang menggunakan mesin listrik sebagai penunjang utama kegiatan operasional. Gangguan listrik dalam waktu tertentu dapat menyebabkan terhentinya proses kerja, tertundanya pelayanan kepada pelanggan, hingga berkurangnya produktivitas usaha.
Melihat kondisi tersebut, Farhan berharap PT PLN dapat terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan sistem distribusi kelistrikan guna meminimalkan potensi gangguan serupa di masa mendatang. Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandung siap mendukung kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk memperkuat sistem kelistrikan di wilayah kota.
Di sisi lain, Farhan juga mengimbau para pelaku usaha untuk mulai mempertimbangkan penggunaan sistem cadangan listrik sebagai langkah mitigasi risiko. Menurutnya, keberadaan sumber energi alternatif dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha ketika terjadi gangguan pasokan listrik yang tidak terduga.
Terkait besaran dampak ekonomi yang ditimbulkan, Pemkot Bandung hingga saat ini belum menerima laporan resmi mengenai kerugian yang dialami masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, pemerintah daerah berencana melakukan pendataan lebih lanjut melalui koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pendataan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sektor usaha yang terdampak serta potensi kerugian yang muncul akibat pemadaman listrik. Hasil pendataan nantinya dapat menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi dan kebijakan pendukung bagi pelaku UMKM.
Farhan menegaskan bahwa meskipun gangguan listrik terjadi di sejumlah wilayah, pelayanan publik di Kota Bandung tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Namun, perhatian terhadap keberlangsungan UMKM harus menjadi prioritas karena sektor ini merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat.
Peristiwa ini kembali menunjukkan pentingnya keandalan sistem kelistrikan bagi aktivitas ekonomi perkotaan. Di tengah pertumbuhan UMKM yang terus meningkat, ketersediaan pasokan listrik yang stabil menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas, daya saing usaha, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. (hdl)