Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan ekonomi keluarga dan desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto di bawah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Hal itu disampaikan Menteri Arifah saat meninjau kegiatan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (8/10/2025).
“Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera. Bapak Presiden menginginkan desa-desa di seluruh Indonesia menjadi desa yang sejahtera karena kebersamaan warganya. Koperasi ini adalah upaya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” ujar Menteri PPPA.
Menurut Arifah, koperasi tidak hanya memperkuat lembaga ekonomi, tetapi juga menopang ketahanan ekonomi keluarga dan memperluas akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok. Melalui sistem yang transparan dan kolaboratif, koperasi diharapkan mampu menjaga stabilitas harga barang lokal agar tidak mudah dipermainkan pasar.
“Setiap desa perlu memiliki identitas ekonomi dan produk unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. Jika Desa Telukpinang punya kekhasan tersendiri, maka meski jauh, orang akan tetap datang mencarinya. Kualitas dan karakter khas itulah yang menjadi daya tarik ekonomi desa,” jelasnya.
Menteri Arifah juga menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih masih terus dibangun dan disempurnakan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Ia bahkan mendorong agar pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (SPPG) di tingkat desa membeli bahan pangan dari koperasi setempat, sehingga koperasi dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan.
“Persoalan perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas sektor. Ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi tangguh, dan desa akan lebih cepat maju. Inilah esensi pemberdayaan perempuan yang sejalan dengan semangat Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa Jawa Barat memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa, dengan 25 juta di antaranya perempuan dan 15 juta anak. Dari sekitar 1,6 juta pelaku UMKM, sekitar 60 persen dimiliki dan dijalankan oleh perempuan.
“DP3AKB Jabar bersama TP PKK dan Dinas Koperasi Jawa Barat terus memperkuat kapasitas perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dalam program West Java Women Empowerment. Hingga kini, lebih dari 2.000 perempuan telah dilatih sebagai fasilitator di bidang kuliner, menjahit, teknologi informasi, e-commerce, dan pertanian,” tutur Siska.
Dalam kunjungannya, Menteri PPPA juga berinteraksi langsung dengan pengurus dan anggota koperasi. Ia mendengarkan pengalaman dan tantangan masyarakat dalam mengembangkan koperasi sebagai pusat ekonomi desa serta memberikan motivasi agar koperasi terus tumbuh menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan desa, sekaligus contoh nyata semangat gotong royong menuju kemandirian ekonomi masyarakat. (hdl)