Jakarta (beritajatim.com) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama strategis untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Kolaborasi ini bertujuan mempercepat proses registrasi dan sertifikasi, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor makanan, minuman, obat-obatan, dan produk tradisional.
Langkah sinergis ini diinisiasi melalui pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/1/2025) lalu.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran BPOM dalam mendorong UMKM agar lebih kompetitif.
“Saat ini, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, di mana 18 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, minuman, dan obat-obatan. Dari jumlah tersebut, 4,7 juta pelaku usaha berada di bawah pengawasan BPOM,” ungkap Taruna.
Namun, BPOM menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia. “Kami hanya memiliki 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia dengan sekitar 6.700 pegawai. Ini menjadi kendala dalam memberikan pendampingan yang optimal bagi UMKM,” tambahnya.
Polri Siap Dukung Peningkatan UMKM
Menanggapi tantangan tersebut, Polri menyatakan kesiapan untuk mendukung program BPOM. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa personel Polri yang tersebar hingga pelosok negeri siap memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM.
“Dengan pendampingan yang optimal, target peningkatan jumlah UMKM bersertifikasi dapat tercapai. Hal ini akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi nasional melalui peningkatan pemasukan negara,” ujar Kapolri.
Kolaborasi ini diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif bagi UMKM. Selain mempercepat perizinan dan sertifikasi, sinergi antara Polri dan BPOM juga bertujuan meningkatkan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
“Kami ingin UMKM naik kelas. Ketika UMKM berkembang, dampaknya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” tutup Taruna. (hdl)